Senin, 18 Maret 2019

Pengisian prangkat desa di kabupaten pati thn 2016 terindikasi menyalah gunakan wewenang

Pati. Natapatinews. - Pemerintah Desa adalah ujung tombak pelayanan masyarakat dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan tingkat desa dibantu oleh perangkat desa sebagai pelayanan penyelenggara pemerintahan, melalui peraturan daerah jabatan perangkat desa diatur.


Oumbesman perwakilan Jawa Tengah atas beberapa aduan masyarakat Kabupaten Pati, mulai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018,telah mengadakan investigasi atas prakarsa sendiri ,menemukan beberapa tahapan dalam penjaringan bakal calon perangkat desa banyak potensi maladministrasi dan pungli.

Dari hasil kajian Oumbesman perwakilan Jawa Tengah melalui laporan oumbesman brif Tahun 2019,menjelaskan bahwa pasal 7 ayat 2 Peraturan Bupati Pati No. 8 Tahun 2016,pada  frase.. "Pemerintah desa bisa mengalokasikan dari sumber pendapatan yang syah"tidak ada petunjuk teknis sehingga multi tafsir dan potensi untuk disalahgunakan panitia dalam mencari anggaran ke bakal calon.

Dikarenakan belum adanya peraturan terkait penggunaan Anggaran Pembangunan Desa(APBDes),terkait hal ini Oumbesman Perwakilan Jawa Tengah sudah mengeluarkan beberapa rekomdasi kepada Pemerintah Kabupaten Pati, sampai berita ini kami turunkan team media Targethukum.info belum bisa mengklarifikasi kepada pihak yang berwewenang untuk diminta keterangan terkait rekomendasi ini. (Fz)
Comments


EmoticonEmoticon

Related Post