*JAKARTA, http://natapatinews.com –* Bareskrim Polri resmi menetapkan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan akses tanpa izin terhadap sistem elektronik.
Ketiga tersangka tersebut adalah:
1. Jenderal Pol (Purn) Listyo Sigit Prabowo
2. Irjen Pol Ahrie Sonta
3. Irjen Pol Eko Hadi Santoso
Sementara satu perwira tinggi lainnya, Irjen Pol Slamet Uliandi (SU) masih berstatus sebagai saksi dan menjalani pemeriksaan.
Hal tersebut diungkapkan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026) malam.
Menurut Asep, praktik penyadapan tanpa prosedur tersebut diduga telah berlangsung sejak tahun 2025 hingga 2026 tanpa berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum.
"Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam Perkap Nomor 5 Tahun 2010 tentang tata cara penyadapan di lingkungan Polri," ujar Asep.
Penyadapan diduga menyasar sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden RI Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi masyarakat, LSM, hingga kalangan pengusaha.
Dalam menjalankan aksinya, para tersangka diduga memasukkan nomor target ke dalam server list atau Lawful Interception (LI) Management System tanpa melalui proses verifikasi yang semestinya. Bahkan, mereka juga diduga memerintahkan penghapusan file hasil penyadapan pada sistem.
Kasus ini terungkap setelah penyelidikan internal dan laporan polisi yang dibuat pada 30 Oktober 2026. Penyidik kemudian melakukan scientific crime investigation dengan memeriksa 10 orang saksi dan 3 orang saksi ahli.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP serta Pasal 32 UU ITE dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.(RED)
Post a Comment