Jalan Poros Desa Jadi PR, Chandra Siapkan Rp 152 Miliar di APBD Perubahan Untuk 51 Ruas Jalan


*PATI, http://natapatinews.com –* Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menegaskan penanganan jalan poros desa menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus segera dituntaskan. Pasalnya, kondisi jalan tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas perekonomian masyarakat, terutama sektor pertanian.

Hal itu disampaikan Chandra saat Sosialisasi Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan Pendanaan APBD 2026 yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati di Aula DPUTR, Selasa (10/11/2026).

Chandra mengungkapkan, tingkat kemantapan jalan kabupaten saat ini telah mencapai sekitar 80 persen. Angka tersebut ditargetkan meningkat menjadi 83 persen pada 2027. Namun, kondisi jalan poros desa masih menjadi tantangan karena tingkat penanganannya baru sekitar 6 persen.

"Jalan poros desa ini PR kita, padahal ini jalan perekonomian desa, terutama jalan pertanian," tegas Chandra.

Untuk mempercepat penanganan, Pemkab Pati mengagendakan anggaran perubahan sekitar Rp152 miliar bagi pembangunan infrastruktur. Dari jumlah tersebut, sebanyak 51 ruas jalan masuk dalam agenda perbaikan.

Chandra menyebut waktu pelaksanaan pekerjaan cukup terbatas sehingga seluruh pihak harus bergerak cepat dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan.

"Saya minta kepala desa ikut mengecek ruas jalan yang akan ditangani. Harus jelas, mulai kilometer berapa sampai kilometer berapa. Jangan sampai setelah dikerjakan justru muncul komplain karena ruas yang ditangani ternyata bukan yang dibutuhkan," ujarnya.

Ia juga meminta para camat mengevaluasi kondisi jalan di wilayah masing-masing, mencakup jalan kabupaten, jalan desa, jalan penghubung, jalan poros, hingga jalan pertanian. Ruas yang baru ditangani tetapi kembali mengalami kerusakan juga harus masuk pendataan.

"Awal Desember nanti kita agendakan pertemuan di setiap kecamatan bersama para kepala desa. Saya minta camat mengecek seluruh aduan yang masuk. Rencananya, dalam sehari kita bisa menjangkau dua kecamatan," kata Chandra.
Selain persoalan teknis, Chandra menekankan pentingnya ketertiban administrasi dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan. Ia meminta kepala desa segera melengkapi dokumen serta memberikan keterangan sesuai kondisi sebenarnya apabila dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam kesempatan tersebut, Chandra juga menyampaikan bahwa Pemkab Pati tengah mengupayakan tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk penanganan jalan, menyusul berkurangnya transfer ke daerah. Pemkab telah menyampaikan kebutuhan tambahan bantuan infrastruktur kepada Kementerian Desa, dengan potensi dukungan sekitar Rp200 miliar apabila usulan tersebut terealisasi.

Sementara itu, Kepala DPUTR Kabupaten Pati Riyoso menjelaskan bahwa Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan merupakan bantuan keuangan khusus untuk penanganan infrastruktur desa yang membutuhkan perhatian khusus.

"Pada APBD Perubahan 2026, bantuan ini dialokasikan untuk 184 desa di 21 kecamatan, dengan total 473 kegiatan. Rata-rata anggarannya sekitar Rp78,5 juta per kegiatan, sehingga total alokasinya mencapai sekitar Rp74,6 miliar," jelas Riyoso.

Ia menjelaskan pencairan bantuan dilakukan sekaligus sebesar 100 persen. Karena itu, kepala desa menjadi pihak yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan dan kelengkapan administrasinya.

"Begitu dana cair, segera laksanakan pekerjaannya. Jangan menunda-nunda. Kepala desa bertanggung jawab penuh, sehingga administrasi harus segera diselesaikan. Tidak ada toleransi untuk temuan," tegas Riyoso.

Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri Plt Bupati Pati, Ketua DPRD Kabupaten Pati, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Kepala DPUTR, para Kepala OPD terkait, dan para camat. Adapun peserta kegiatan meliputi para kepala desa penerima Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan.(RED)

0/Post a Comment/Comments